Citra atau Kinerja ?


Beberapa hari ini setidaknya kita banyak disugukan dengan berita-berita yang membahas tentang kinerja pemerintah. Yah, benar!. Saat ini dibeberapa media masa maupun televisi sedang hangat-hangatnya menyoroti kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Sebenarnya isu ini tidak menjadi seheboh sekarang jika SBY pada waktu kampanyenya tidak berjanji yang muluk-muluk akan ada perubahan pada 100 hari pertama kepemimpinannya. Walaupun SBY telah memberikan pernyataan kepada publik bahwa, sesungguhnya tidaklah fair jika menilai kinerja pemerintah hanya dalam waktu 100 hari. Tapi pernyataan SBY ini seakan termuntahkan oleh sebagian rakyat yang terus menuntut janji adanya program real yang harus terealisasi. Sebagian dari mereka berpendapat, 100 hari itu sebenarnya akumulasi dari periode kepemimpinannya pada 5 tahun terakhir. Artinya, SBY sebagai incumbent seharusnya sudah matang dengan program-program yang akan dilaksanakan pada periode kabinet Indonesia bersatu jilid II ini. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk menyusun program 100 hari awal pemerintahan. Menurut Faisal Basri, seorang ekonom mengatakan bahwa sistem perencanaan kita hanya mengenal perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran dan Pandapatan Belanja Negara (APBN).

Program 100 hari juga ternyata tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di Negara lain seperti di Amaerika Serikat. Hampir semua presiden Amerika Serikat (AS) punya tradisi menetapkan dan mengerjakan sejumlah program unggulan pada 100 hari pertama pemerintahannya. Langkah mereka itu menjadi indikator penting untuk menilai keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kegagalan pada 100 hari pertama diyakini membuat pemerintahan mengalami kesulitan yang lebih besar. (Kompas, 1/1/2010). Akan tetapi, yang jadi pertanyaanya adalah apakah pemerintahan kabinet Indonesia bersatu jilid II ini masih mau berkutat pada pencitraan an sich atau sebaliknya, lebih mengutamakan prioritas kinerja yang optimal?. Jika pertanyaan ini disodorkan kepada SBY tentu dapat diprediksi ia akan menjawab “kinerja”. Tapi apakah kita bisa menjamin ketika SBY menjawab “kinerja”, tapi sebenarnya ia pun khawatir jika trust (kepercayaan) dari rakyatnya perlahan akan lenyap. Bukankah ini yang dinamakan politik “pencitraan” ?. Lantas bagaimana, apakah SBY harus pilih salah satu, atau malah kedua-duanya ?. Dan apakah ini sebuah dilema ?. Sebenarnya SBY tidak perlu bersusah payah untuk mempertahankan popularitasnya yang menurut beberapa lembaga survey menurun. Tapi dengan bersungguh-sungguh mengoptimalkan kinerja dan realisasinya jelas, maka setidaknya kepercayaan masyarakat akan naik karena adanya realisasi program-program yang dulu di janjikannya. Minimal publik puas dengan tercapaianya program-program pokok yang sudah dicanangkan sebelumnya. Jadi, SBY seharusnya tidak perlu gerah dengan beberapa kritikan dan demonstrasi yang dilontarkan kepadanya, tidak perlu terlalu reaktif merespon banyaknya tindakan dari para demonstran yang kurang etis, bahkan adanya isu yang mengancam posisinya sebagai presiden (pemakzulan).

Harapan baru
Stop bicara tentang popularitas, pencitraan atau apalah itu !. 100 hari pertama pemerintahan sudah lewat dan terlanjur dinilai gagal oleh rakyat. Kini sudah saatnya SBY membuktikan kinerjanya kepada rakyat. SBY jangan terperangkap pada isu-isu yang selama ini menjadi boomerang seperti, belum tuntasnya skandal Bank Century, adanya indikasi kompromi pengusutan skandal Bank Cenutry yang dilakukan oleh Panitia Khusus Angket (Pansus) DPR, adanya makelar kasus di peradilan, bahkan persoalan perlakuan hukum yang tidak memihak pada wong cilik. Jangan sampai SBY terlena dan sibuk dengan hal-hal yang saya pikir tidak penting, yaitu mengejar popularitas. Sehingga program lainnya jadi mandeg. SBY harus bertindak, melakukan aksi, dan terus mendorong kinerja para menterinya. SBY harus punya target pencapaian baru yang memungkinkan adanya perubahan.

Kini, posisi serba dilimatis dihadapi publik. Disatu sisi mereka menganggap tiada toleransi yang patut diberikan kepada siapa pun yang melanggar hukum di negeri ini. Namun, kekhawatiran juga membayangi benak mereka jika upaya penegakan hukum itu memperburuk stabilitas negeri. Kita (publik) seakan tidak tahu lagi apa sebenarnya yang hendak dituju dengan program 100 hari. Apakah hanya untuk menghasilkan quick win untuk memelihara dukungan publik kepada pemerintah ataukah sebagai alat ukur bagi presiden untuk menilai kinerja 100 hari para mentrinya. Kalau tujuan pertama yang hendak dicapai, sebaiknya jumlah program aksi tidak perlu terlalu banyak dan hasilnya bisa langsung dirasakan oleh rakyat. Mungkin ada satu hal lagi yang saya kira mendasar dari 100 hari pertama pemerintahan SBY, yaitu tidak adanya rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, program 100 hari hanya sebatas daftar-daftar program yang disusun sekedar untuk memenuhi janji saat kampanye. Sehingga tidak ada penjiwaan dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Mudah-mudahan saja, raker dan evaluasi kerja 100 hari pemerintahan yang dilakukan di istana Cipanas, Bogor lalu merupakan sebuah harapan dan komitmen baru pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bangasa. Berarti, sekarang rakyat tengah menunggu kembali kiprah SBY dan kinerjanya untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya dulu, setidaknya untuk sisa masa jabatannya sebagai presiden. Semoga !

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s