Jeritan Bocah Jalanan


Jumlah anak jalanan yang turun ke jalan untuk mencari nafkah dari hari ke hari terus naik. Data dari kementrian sosial menunjukkan jumlah anak jalanan yang pada tahun 1997 masih sekitar 36.000 anak, sekarang menjadi sekitar 232.894 anak. (KOMPAS, Edisi Senin 1 Febuari 2010).

Dari data kementrian sosial diatas menggambarkan bahwa fenomena anak jalanan saat ini bukan lagi menjadi persoalan sepele yang hanya dipandang sebelah mata. Munculnya fenomena anak jalanan ini dulu hanya dapat dilihat di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti, Jakarta atau Surabaya. Akan tetapi, sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini jumlah anak jalanan semakin bertambah. Aktivitas anak jalanan saat ini juga sungguh sangat mengkhawatirkan. Tidak jarang dari mereka mendapat ancaman fisik maupun psikis saat berada dijalan berupa, ancaman kecelakaan, pembunuhan, pelecehan seksual, sampai pada eksploitasi tenaga anak untuk dijadikan kuli oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menganggap, anak jalanan tidak tidak perlu dikasih imbalan seperti layaknya para pegawai atau buruh lainnya. Tapi cukup diberikan uang untuk makan pun sudah beres. Toh mereka (anak jalanan) berkeliaran di jalan hanya untuk mencari sesuap nasi.

Sungguh teriris hati ini jika melihat kehidupan anak jalanan yang banyak di beritakan di beberapa media masa dan televisi. Bahkan baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita tragis nasib tujuh bocah yang belakangan ternyata notabene nya dari mereka adalah anak ajalanan harus tewas di tangan Babe. Mungkin kisah tragis bocah jalanan tersebut salah satu dari banyaknya kisah-kisah tragis lainnya yang belum terungkap. Tapi apakah pemerintah tetap menutup mata akan hal ini?, apakah pemerintah masih berisikeras mempertahankan argumen yang mengungkapkan adanya kemajuan dibidang kesejahteraan masyarakat dengan memperlihatkan penurunan angka kemiskinan?. Atau hanya sekedar mengucapkan rasa prihatin yang mendalam?. Seharusnya pemerintah belajar banyak atas kejadian-kejadian yang sering menimpa anak ataupun anak jalanan dengan membuat sebuah kebijakan baru yang benar-benar melindungi anak dan anak jalanan.
Padahal pada pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan, “ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Tapi ironinya, anak jalanan ini dipelihara oleh temannya, bukan oleh Negara. Apa pemerintah harus diajari dahulu bagaimana cara mengayomi dan melindungi, bahkan mendidik anak-anak jalanan itu?. Mungkin kita bisa lega dan memberikan apresiasi kepada sebagaian masyarakat atau ormas yang dengan ikhlas menampung anak jalanan ini. Salah satu tempat dimana anak jalanan ini bisa hidup layak dan belajar dikenal dengan “rumah singgah”.

Himpitan Ekonomi
Tak dapat dipungkiri lagi bahwa, salah satu faktor kenapa jumlah anak jalanan kian bertambah ilah himpitan ekonomi. Dan hal ini tentu sangat tidak fair jika pemerintah telah berhasil menekan angka kemiskinan di negeri ini. Buktinya, kita masih banyak melihat anak-anak yang meminta-minta di jalan, para ibu yang menawarkan jasa membersihkan debu pada kendaraan dengan menggendong anaknya yang masih balita, para pengemis yang terus bertambah, dan kejadian kriminalitas terus meningkat.

Koordinator Yayasan Setara, Hening Budiyawati Semarang mengatakan, ada faktor pendorong dan faktor penarik anak-anak turun ke jalan. Faktor pendorong adalah alasan ekonomi sehingga mereka harus mencari uang. Sementara faktor penarik adalah banyak teman yang mendapat uang dijalanan dengan mudah. Kedua faktor ini seakan saling melengkapi satu sama lain. Di satu sisi, anak yang dengan kondisi keuangan keluarga yang pas-pasan harus membantu orang tua mereka mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain juga, mereka mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan mereka sendiri yang menganggap bahwa ternyata mencari uang itu mudah. Sekedar hanya dengan bermodalkan suara, baju compang camping, dan sedikit berakting dengan wajah sedih mereka sudah dapat uang.

Faktor lain dari maraknya pekerja anak jalanan ini adalah minimnya pemenuhan hak anak. Menurut Hening Budiyawati minimnya pemenuhan hak-hak anak ini juga berasal dari orang tua itu sendiri maupun pemerintah. Dalam hal ini pemerintah terkesan lambat bahkan tidak memperhatikan fenomena pekerja anak ini, padahal mereka dilindungi oleh undang-undang. Dan alasan kebanyakan orang tua mengatakan bahwa, biaya sekolah sangat tinggi. Jangankan untuk sekolah, untuk makan sehari-hari saja tidak cukup. Itulah kenapa banyak dari orang tua terpaksa mempekerjakan anaknya untuk mencari uang, walaupun ada sebagian orang tua yang memang malas berdiam diri dirumah dan memeras tenaga anaknya untuk kerja.

Lemahnya Perlindungan
Nampaknya pemerintah kita terlalu latah dalam menyikapi persoalan ini, baru reaktif dan sibuk beretorika setelah ada beberapa kasus seperti kekerasan anak mencuat ke publik. Artinya, pemerintah terkesan lambat atau bahkan sengaja tidak merespon. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak atau anak jalanan akhir-akhir ini juga ditengarai lemahnya perlindungan pemerintah terhadap hak-hak anak. Saat ini kita memang sudah punya undang-undang tentang Perlindungan Anak (PA) yaitu, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 59-57. Akan tetapi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Irwanto, Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Atma Jaya mengatakan UU PA tersbut belum ada kerangka sistemik untuk perlindungan anak yang menyeluruh. Ia mencontohkan sebuah kasus jika ada seorang anak yang sakit dan terlantar dijalanan apa apa yang harus dilakukan?. Bagaimana sebenarnya runutan tindakan yang sebaiknya diambil, ke polisi, rumah sakit, kantor lurah, kantor Depsos, serta siapa yang menanggung biayanya tidak jelas. Yang ada hanya sejumlah undang-undang , badan yang hanya didirikan atas amanat UU, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), komnas Perlindungan Anak (PA), dan sejumlah LSM yang memerhatikan anak dengan sukarela. Semua itu tak pernah dirajut menjadi sebuah sistem yang jelas dalam kerangka hukum , institusional, dan administratifnya. Selain masalah dualism, misalnya KPAI dengan Komnas PA. Situasi ini sungguh sangat membingungkan dan kontraproduktif.

Kita semua tentu berharap tidak akan ada lagi anak-anak yang bernasib seperti anak-anak yang dibunuh Babe. Namun saya kira, pemerintah dalam hal ini DPR harus bekerja keras membangun sistem perlindungan bagi anak yang melibatkan satu tim steakholder yang harus saling bersinergi dan berkomitmen melihat anak bukan hanya sekedar untuk dilindungi, tapi melihat anak sebagai insan (manusia) yang punya hak dan martabat. Satu hal lagi yang saya kira penting untuk disampaikan bahwa, kedepan pilihlah pemimpin yang punya rasa simpati dan empati pada kesejahteraan rakyat. Semoga!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s